Chandra Ekajaya Jelaskan Perda

Pengusaha Chandra Ekajaya menerangkan bahwa sejak berlakunya Peraturan Daerah No.9 Tahun 2007 tentang penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung, maka resmilah pemerintahan Desa di Kabupaten Bungo kembali ke sistem Pemerintahan Rio yang pernah berlaku pada masa sebelumnya, yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Perda N0.9 Tahun 2007 telah beberapa kali mengalami perubahan, seperti Perda No.10 Tahun 2014 dan Perda N0.4 Tahun 2015 yang pada prinsipnya hanya menyempurnakan Perda No.9 Tahun 2007.

Dok.Chandra Ekajaya

Sistem Pemerintahan Desa dengan paradigma Sentralistik yang berlaku di seluruh wilayah NKRI pada prinsipnya tentu tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan kultur masyarakat yang tidak mengenal sistem Pemerintahan Desa. Sistem Pemerintahan

Dok.Chandra Ekajaya

Desa hanya dikenal di Pulau jawa dan Bali.

Kemudian menurut pengusaha Chandra Ekajaya, keluarlah Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa, yang kemudian direvisi dengan Undang 32 Tahun 2004, dan skaligus mencabut Undang-Undang No.5 Tahun 1979.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 merupakan produk Pemerintahan Reformasi dengan filosofi menganut keanekaragaman dalam kesatuan yaitu mengembalikan nama, bentuk, unsur dan kedudukan desa kepada keadaan semula dengan paradigma kedaulatan rakyat, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan pemerataan keadilan.

Dengan peluang yang diberikan oleh Undang-Undang No,32 Tahun 2004 tersebut membuka peluang bagi setiap daerah untuk kembali ke pemerintahan adatnya, namun tetap di bawah kerangka NKRI. Pengusaha Chandra Ekajaya mengatakan bahwa hal inilah yang harusnya dijaga dan disebar luaskan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bila berhasil maka nantinya akan teruwujud negara yang dewasa. Dimana masyarakatnya tidak mudah diadu domba oleh pihak mana pun. Itulah harapan kita semua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *